15 Sep 2023 • BLUD Air Minum Kota Cimahi Pasok Bantuan Air Bersih Setiap Hari. bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. CO, Jakarta - Istilah pejabat, penjabat, dan pelaksana tugas kepala daerah mungkin tidak asing lagi di telinga. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di luar pengadaan bangunan; Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;. Sylvia Aryani : Eksistensi. - Sekda harus segera menjalankan program secara konsisten, guna tercapainya realisasi visi dan misi kepala daerah. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran, dan Pengawasan5. 23 Tahun 2014 dan UU No. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang umum. 4. 16 B. Seorang Pelaksana tugas (Plt) atau pejabat sementara (Pj) Kepala Daerah dapat melaksanakan/melanggar ketentuan ini jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sesuai pada Ayat (2) pasal yang sama. Pasal 5 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas a) Sekretariat Daerah; b) Paniradya Kaistimewan; c) Sekretariat DPRD; d) Inspektorat; e) Dinas Daerah; f) Badan Daerah; dan g) Badan Penghubung Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan PP No. Selain tidak diaturnya Fungsi Wakil Kepala Daerah dalam konstitusi bahkan dalam Pasal 66 dan pasal 67 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur tentang tugas dan kewajiban Wakil Kepala Daerah, tidak ada mengatur tentang kewenangan Wakil Kepala Daerah. 120 Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah Surya Mukti Pratama, Hario Danang Pambudhi2 1Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, E-mail: suryamukti99@gmail. (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Jika diperhatikan seksama, ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan mendasar. Ini menunjukkan bahwa ada yang istimewa dalam penyelenggaraan governance di. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam kamus umum bahasa Indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau. Melansir situs resmi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang memiliki posisi di bawah Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; b. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk period e 1 (satu) tahun. Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1. Seorang bupati kewenangannya sejajar dengan wali. Di dalam berita-berita terkini mau pun yang telah lalu, kita dapat dengan mudah menemukan adanya praktek KKN dari kepala daerah. DPRD Provinsi juga memiliki beberapa hak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu sebagai berikut: => Tugas dan kewajiban DPRD. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan f. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aset. Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD dengan jelas diatur dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan “Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas. Calon Kepala Daerah yang memperoleh suara banyak dalam pemilihan oleh anggota DPRD ditetapkan sebagai kepala daerah. . 18 OKTOBER 2011: 604 - 620 kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: 3. Kegunaan teoritis Diharapkan penelitian ini memberi masukan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsiPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, (2) pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan yang diwujudkan. Organisasi , Tu gas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka untuk menunjang kelancaran tugas organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas. Ketiga, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan kepala daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan. Dengan dipimpin. 7. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Selain tidak diaturnya Fungsi Wakil Kepala Daerah dalam konstitusi bahkan dalam Pasal 66 dan pasal 67 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang. 000. Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan administratif Perangkat Daerah. Penghargaan. 900. 19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 tentang kecamatan, bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi. penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan. Alamat : Jalan MT. Fungsi sekretaris desa adalah: Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Kedudukan peraturan daerah Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila. Bappeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan. implementasi kebijakan Daerah berdasarkan isu-isu strategis, dengan kepala Perangkat Daerah dan instansi lain di luar Perangkat. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan; melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. R incian Fungsi Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. . maka dari itu, fungsi anggaran sangat penting untuk dijalankan dengan baik. CO, Jakarta - Istilah pejabat, penjabat, dan pelaksana tugas kepala daerah mungkin tidak asing lagi di telinga. “Pemerintah daerah atau lembaga eksekutif daerah merupakan penyelenggara suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit; 3. Bappeda; Pengertian, Dasar Hukum, Fungsi, Beserta Peranannya. 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Tugas. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT SAMSAT; c. mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. 1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bappeda yang berkaitan dengan tugasnya. Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik dan/atau indep…Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Pasal 10 (1) Dalam hal diperlukan, Menteri melalui Direktur JenderalGubernur selaku kelapa daerah tingkat Provinsi terhadap Kabupaten/Kota terjadi karena undang-undang pemerintah daerah (baik UU No. Dalam Undang-Undang terbaru No. Pengertian Kepala Desa Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. 3 Dengan telah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000, maka seiring dengan keluarnya Undang-Undang No. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serta pelantikan anggota DPRD antar waktu;. Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapanpengoordinasian perumusan kebijakan daerah,pengoordinasian pelaksanaan ugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaankebijakan. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran. Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat p. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Melansir situs resmi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang memiliki posisi di bawah Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 4 VOL. asal 56 ayat (1) UU . Bupati. Info Cimahi. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah otonom, mempunyai kewajiban : a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek pajak serta objek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah; Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi. tugas dan fungsi Kepala Desa; 2. Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. Esay tersebut harus mengandung analisis tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Daerah, DPRD serta hubungan keduanya saat ini dan kondisi ideal yang harus dibangun Judul : Hubungan Pusat dan Daerah. c. 1. UU No. Paragraf 1. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan e. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun visi Kepala Daerah terpilih adalah “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah “ yang dapat dijabarkan sebagai. Pemerintah Daerah 1. antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah dalam. pada Dinas yang dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah”. ABSTRAK Pembagian kewenangan antara pemerintahan dengan pemerintahan daerah didasarkan atas pertimbangan rasionalitas dan efisiensi dengan dilandasi keyakinan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Penunjukan PPK-SKPD, PPTK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus dan Juru Bayar Gaji, Pelaksana Kegiatan, Pengelola dan. Kedua ; sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. 2. com - Kecamatan dan camat memiliki eksistensi tersendiri dalam perjalanan sejarah Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan APBD mempunyai kewenangan antara lain : a. KESIMPULAN 1. 00-286/K2001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06. Rancangan Perda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. "Kepala Daerah harus mampu memahami apa saja fungsi-fungsi utama pemerintahan," kata. PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMUJU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU,. Tugas Pokok. Secara historis, hubungan kedua. Dinas Daerah tipeC mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan beban kerja yang kecil. 2. Jika diperhatikan seksama, ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan mendasar. Pesan itu disampaikan Mendagri, Tito Karnavian dalam arahannya saat. Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjawab isu-isu strategis dengan cepat. Kedua, yaitu fungsi dekonsentrasi. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, Gubernur berkedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah dengan sumber pendanaan APBD. Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas SETDA memiliki wewenang sebagai berikut : a. Bagian Kedua Pembentukan dan Nomenklatur Pasal 4 (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah inspektorat2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana Perangkat Daerah. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;. Tugas Dan Wewenang Kepala Daerah. Uraian tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi. Data Perangkat Daerah - Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda. perumusan kebijakan teknis. 4. Esay tersebut harus mengandung analisis tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Daerah, DPRD serta hubungan keduanya saat ini dan kondisi ideal yang harus dibangun Judul : Hubungan Pusat dan Daerah dalam Bidang Keorganisasian pada Kepala Daerah Terkait Pencegahan. Melaksanakan pengkajian, memberikan telaahan, pertimbangan dan rekomendasi mengenai isu- isu strategis Bidang Hukum, Politik dan. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah. DAERAH KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN SISTEMATIKA BAB I DEFINISI OPERASIONAL BAB II DINAS PERHUBUNGAN. Kepanjangan Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan Bapenda adalah singkatan dari Badan Pendapatan Daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Kepala Biro: Rp 55. Kepala Daerah jika Rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman tidak dilaksanakan. APBD adalah suatu rencana anggaran yang disusun oleh Kepala Daerah dan dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 3. b. unpad. Segala kewenangan yang dimiliki kepala daerah terbatas dalam ruang lingkup kewenangan sebagai pemegang saham. Badan ini mempunyai tugas pokok. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag, dan Kasubid, dengan susunan sebagai berikut : 1. Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD Provinsi bersama-sama pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bagian Pemerintahan. Kepala Daerah (dibantu oleh Wakil Kepala Daerah serta Badan Pemerintah Harian) dan Dewan Perwakila Daer h Tingkatan daerah meliputi : Propinsi dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat I, Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah tingkat II, dan Kecam tan d n/at u Kot praja seb g i Daer h tingk t I. maka fungsi pemerintahan daerah adalah: 1. Bagian Sumber Daya Alam. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Unit pelaksana teknis bertugas sebagai: 1. pintu partai masih menjadi satu-satunya akses calon Kepala Daerah. Wewenang Kepala Daerah Mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda); Menetapkan Peraturan daerah yang sebelumnya telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ; Menetapkan peraturan kepala daerah (Perkada) dan juga keputusan kepala. Essay tersebut harus mengandung analisis tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Daerah, DPRD serta hubungan keduanya saat ini dan kondisi. ac. dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas kepala daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi. 2. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. fungsi perangkat daerah, dan pening katan manajemen umum di ling kup Sekretariat Daerah. pokok membantu Kepala Daerah dalampenyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyusunan rancangan keputusan kepala daerah dan naskah hukum; b. Kepala daerah harus pahami fungsi-fungsi utama pemerintahan, seperti fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. A. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: a. TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DISTRIK, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI DISTRIK KABUPATEN JAYAPURA. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga. Menyusun Program Kerja Sub Bagian Agenda, Ekspedisi dan Telekomunikasi sebagai acuan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang. Dengan kedua fungsi tersebut kepala daerah , harus mengamankan juga program-program pemerintah di daerah, sehingga dalam pengangkatan kepala daerah dikonsultasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Paragraf 3 Pasal 65. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; b. Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah baik tingkat provinsi/kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah16. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan mengatakan, pemerintah belum menentukan sikap apakah TNI-Polri akan ada yang ditunjuk sebagai penjabat daerah untuk daerah masa habis jabatan sebelum 2024. 2. Analisis anda harus didukung teori dan alasan yang rasional, sehingga Anda dapat menambahkan data (cantumkan sumbernya) atau referensi lain yang mendukung. Menyoal Efektifitas Satpol PP Sebagai Penegak Peraturan Daerah. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BADAN. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Tugas dari Wakil Kepala Daerah (Wakada);1. 00. Kewenangan dan fungsi dari penjabat kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 132 A ayat (1). 7.